ASAS ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Diposting pada
ASAS ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Berikut akan dijelaskan asas asas hukum acara perdata. Diantarannya adalaha: hakim bersifat pasif, sidang pengadilan terbuka untuk umum, mendengan kedua belah pihak, tidak ada keharusan mewakilkan dan putusan hakim disertai alasan alasan.

ASAS ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Hakim Bersikap Pasif

Asas ini mengandung beberapa makna:

  1. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakuian oleh hakim. Hakim hanyalah membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Hal ini disebabkan Hukum Acara Perdata justru hanya mengatur cara-cara bagaimana pihak-pihak mempertahankan kepentingan pribadi. Berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang mengatur cara bagaimana mempertahankan kepentingan publik, maka inisiatif dalam acara pidana dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh jaksa sebagai penuntut umum serta alat-alat perlengkapan negara yang lain (Kepolisian). Kalau di dalam perkara perdata pihak-pihak yang berhadapan adalah pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu penggugat dan tergugat, di dalam perkara pidana.pihak-pihak yang berhadapan bukan orang yang melakukan tindak pidana (terdakwa) dengan orang yang jadi korban, melainkan terdakwa berhadapan dengan jaksa/penuntut umum selaku wakil negara. Selanjutnya, dalam perkara perdata para pihak yang berperkara dapat secara bebas mengakhiri sendiri perkara mereka yang telah diajukan dan diperiksa di pengadilan dan hakim tidak bisa menghalanginya. Pengakhiran perkara perdata ini dapat dilakukan dengan pencabutan gugatan atau dengan perdamaian pihak-pihak yang berperkara (Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg). Sedangkan dalam perkara pidana, kalau perkara sudah diperiksa oleh pengadilan (hakim), perkara pidana tersebut tidak dapat dicabut lagi, tetapi harus diperiksa terus sampai selesai (ada putusan pengadilan). Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg).
  2. Hakim mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran sesuatu hal yang diajukan oleh pihak lain, hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, di mana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undangundang dan harus ada keyakinan hakim.
  3. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan perdamaian.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa makna dari hakim bersikap pasif dalam perkara perdata adalah bahwa hakim tidak menentukan luasnya pokok perkara. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya, namun tidak berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Sebagai pimpinan sidang pengadilan, hakim harus aktif memimpin persidangan, sehingga berjalan lancar. Hakimlah yang menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan, mendengar sendiri kedua belah pihak yang berperkara, serta memerintahkan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan ke depan persidangan. Bahkan jika perlu hakim karena jabatan (ex officio) memanggil sendiri saksi-saksi yang diperlukan. Selain itu, hakim     juga berhak untuk memberikan nasihat, menunjukkan upaya-upaya hukum, dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara (Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg). Karenanya,sering dikatakan oleh sementara ahli, bahwa hakim dalam sistem HIR adalah aktif sedang dalam sistem Rv adalah pasif.

Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum

Sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata pada Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata pada asasnya terbuka untuk umum (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Ini berarti bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar, dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara perdata itu di pengadilan. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin pelaksanaan Peradilan yang tidak memihak, adil, dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yakni dengan meletakkan Peradilan  di bawah pengawasan umum. di bawah Untuk kepentinan kesusilaan hakim memang dapat menyimpang dari asas ini. Misalnya, dalam perkara perceraian karena perzinahan. Akan tetapi, walaupun pemeriksaan suatu perkara dilakukan secara tertutup, tetapi putusannya harus tetap dibacakan dalam sidang pengadilan yang tidak unntuk umum. Putusan yang dibacakan dalam sidang penghajian ng tidak tberuka untukumum adalah tidak sah karenanya, tidak mempunyai  kekuatan hukum dan putusan tersbeut batal dan putusan tersebut Batal Demi Hukum.

Mendengar Kedua Belah Pihak

Mendengar Hukum Acara, pihak-pihak yang berperkara harus diperlukan dan diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingan mereka. Pendeknya pihak-pihak. yang berperkara harus diperlakukan secara adil.
Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai suatu yang benar tanpa mendengar atau memberi kesempatan kepada pihak yang lain untuk mengemukakan/menyampaikan pendapatnya. Hal ini juga berarti bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka sidang pengadilan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara (Pasal 121, Pasal 132 HIR/Pasal 145, non Pasal 157 RBg).

Hakim tidak boleh mernberikan putusan dengan tidak memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak yang berperkara. Putusan verstek bukanlah merupakan pengecualian asas ini karena putusan verstek dijatuhkan justru karena tergugat tidak hadir dan ia juga tidak mengirimkan kuasanya, padahal ia sudah dipanggil dengan patut. Jadi, pihak tergugat yang tidak hadir telah mendapat kesempatan untuk didengar, tetapi ia tidak mempergunakan kesempatan itu.

Tidak Ada Keharusan Mewakilkan

Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang, baik yang termuat dalam HIR maupun RBg tidak mengharuskan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mewakilkan pengurusan perkara mereka kepada ahli hukum, sehingga pemeriksaan di persidangan dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Walaupun demikian, para pihak yang berperkara -apabila menghendaki-boleh mewakilkan kepada kuasanya (Pasal -123 HIR/Pasal 147 RBg).

Sistem Hukum Acara Perdata dalam HIR dan RBg ini berbeda dengan sistem Hukum Acara Perdata dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) yang mewajibkan para pihak yang berperkara untuk mewakilkan kepada seorang ahli hukum (procureur) dalam beracara di muka pengadilan. Perwakilan ini merupakan keharusan yang mutlak dengan akibat batalnya tuntutan (Pasal 106 ayat (1) Rv) atau diputuskan di luar hadirnya tergugat (Pasal 109 Rv) apabila Para pihak ternyata tidak diwakili. Sistem yang mewajibkan bantuan dari seorang ahli hukum dalam Rv ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa di dalam suatu proses yang memerlukan pengetahuan hukum dan kecakapan teknis, maka para pihak yang berperkara perlu dibantu oleh seorang ahli hukum agar segala sesuatunya dapat berjalan lancar dan putusan dijatuhkan dengan seadil-adilnya.

Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 84 ayat (1), Pasal     319  HIR/Pasal 195, dan Pasal 618 RBg). Asas ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan (MA tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969 dan tanggal 16-12-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).
Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan putusan, sering juga alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan tersebut didukung yurisprudensi dan doktrin. Hal ini bukan berarti bahwa hakim yang bersangkutan terikat pada putusan hakim sebelumnya. Akan tetapi, sebaliknya karena hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi atau undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. Contoh klasik yang dapat dikemukakan di sini misalnya putusan Hoge Raad tanggal 31-1-1919 tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang meninggalkan pendapat Hoge Raad sebelumnya.

Demikianlah asas asas hukum perdata yang dapat serba-makalah sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terimakasih banyak.

Nb:

Hand Out Hukum Acara Perdata Pak Agus Pandoman, S.H., M.Kn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *