Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Diposting pada
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional.

Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah

Secara struktural, pemerintahan pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Dalam hal ini, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan NKRI sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama-sama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu kepala desa dan perangkat desa. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan ada istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dengan demikian, secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan kepala daerah (provinsi/kabupaten/kota) merupakan penyelenggara pemerintah di wilayah daerah masing-masing, sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Namun, ada pembagian kewenangan di dalam penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah.

Otonomi seluas-luasnya yang dimiliki pemerintah daerah secara struktural menjadikannya tidak dituntut pertanggungkawaban pemerintahannya oleh Presiden (pemerintah pusat). Namun koordinasi diantarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui pembagian tugas, kewenangan, hak dan kewajiban masing-masing menjadikan yang bersangkutan tidak bisa sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya.

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
sumber: presidenri.go.id
Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintahan pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (god governance). Pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintahan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (4) dan (5), pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan yang dimaksud, yaitu hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Baca juga:

tugas dan fungsi pemerintah pusat dan daerah

Hubungan Wewenang

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi hal berikut.

  1. Politik luas negeri.
  2. Pertahanan.
  3. Keamanan.
  4. Yustisi.
  5. Moneter dan fiskal nasional.
  6. Agama

Hubungan Keuangan

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 15 Ayat (1) hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meliputi hal berikut.

  1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
  2. Pengalokasian dana penimbangan kepada pemerintah daerah.
  3. Pemberian jaminan dan/atau hibah kepada pemerintah daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 15 Ayat (2) hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintah daerah meliputi hal berikut.

  1. Bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  2. Pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama.
  3. Pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah.
  4. Pinjaman dan/atau hibah antar pemerintah daerah.

Hubungan dalam Bidang Pelayanan Umum

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi hal berikut.

  1. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal.
  2. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah.
  3. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (2), hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah meliputi hal berikut.

  1. Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah.
  2. Kerjasama antar pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan umum.
  3. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

Hubungan dalam Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 17 Ayat (1), hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi hal berikut.

  1. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, dampak, budidaya, dan pelestarian.
  2. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
  3. Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 17 Ayat (2), hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi hal berikut.

  1. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah.
  2. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah.
  3. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Materi hubungan pemerintah pusat dan daerah bersumber dari:

Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA dan SMK/MAK Kelas X/a

Untuk bahan bacaan lainnya tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, bisa di baca di sini

Demikianlah “Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah” yang dapat serba-makalah sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terimakasih dan mohon maaf apabila ada khilaf.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *