PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Diposting pada
PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Apakah pengertian hukum acara perdata itu? berikut penjelasannya.

Hukum Acara Perdata bisa juga disebut dengan Hukum Perdata Formil, namun sebutan Hukum Acara Perdata. lebih fazim dipakai daripada Hukum Perdata Formil. Hukum Acara Perdata atau Hukum Perdata Formil sebetulnya merupakan bagian daripada Hukum Perdata. Sebab, di samping Hukum Perdata Formil, juga ada Hukum Perdata Materiil. Hukum Perdata Materiil ini Iazimnya hanya disebut Hukum Perdata saja.

PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Perdata?

Kalau kita membaca literatur-literatur Hukum Acara Perdata, maka kita akan menemui berbagai macam definisi Hukum Acara Perdata ini dari para ahli (sarjana), yang satu sama lain merumuskan berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengandung tujuan yang sama.

Prof. Dr. R: Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata di Indonesia” menyatakan:

“Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata.  

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam karyanya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan, bahwa:

“Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan hakim.  

Prof. Dr. R. Supomo,-S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, meskipun tidak memberikan batasan, tetapi dengan menghubungkan tugas hakim, menjelaskan:

“Dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (burgerlijke rechts orde), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.”  

Inti dari berbagai macam definisi (rumusan) Hukum Acara Perdata di atas agaknya tidak berbeda dengan apa’ yang telah dirumuskan dalam Laporan Hasil Simposium Pernbaharuan Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 21 -23 di Yogyakarta, bahwa Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur bagaimna caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya Hukum Perdata Materiil.

Hukum Perdata (Materiil) yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan Hukum Acara Perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (seperti BW, WVK, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Perkawinan, dan sebagainya) dan hukum yang tidak tertulis berupa Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat. Hukum Perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

Tambahan!

Dengan adanya hukum acara perdata ini, maka diharapkan tindakan menghakimi sendiri (eigenrichting) akan dapat dicegah, setidak-tidaknya bisa dikurangi. Oleh karena bila kita perhatikan kenyataan dalam kehidupan masyarakat kita masih banyak orang menyelesaikan suatu perkara dengan caranya sendiri (misalnya dengan jalan kekerasan atau ancaman). Negara kita yang dikenal sebagai negara hukum, tentu tidak akan membenarkan tindakan menghakimi sendiri ini, karena ini jelas akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Demikianlah pengertian hukum acara perdata yang dapat serba-makalah sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terimakasih banyak.

Nb:

Hand Out Hukum Acara Perdata Pak Agus Pandoman S.H., M.Kn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *