SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

Diposting pada
SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

Berikut akan dijelaskan sumber-sumber hukum acara perdata. Kurang lebih ada 16 sumber-sumber hukum acara perdata. Berikut penjelasannya.

SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

Baca juga:

 PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

HIR adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura. Sebetulnya HIR tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata saja, tetapi juga memuat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 114 dan Pasat 246 sampai dengan Pasal 371 serta beberapa pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan Pasal 394. Namun, setelah adanya KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang diundangkan tanggal 31 Desember 1981, maka ketentuan-ketentuan Hukum Ilmu Acara Pidana yang termuat dalam HIR tidak berlaku lagi.

Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR dituangkan pada Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 serta beberapa pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan Pasal 394, sebab rangkaian pasal-pasal yang terakhir ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.

Keseluruhan pasal-pasal HIR mengenai Hukum Acara Perdata sebagaimana disebutkan di atas, yakni Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 tersebut, terhimpun dalam 1 (satu) bab, yaitu Bab IX dengan judul “Perihal mengadili Perkara dalam Perkara Perdata, yang Diperiksa oleh Pengadilan Negeri”. Bab yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

  • Bagian I (Pasal 115 sampai dengan Pasal 161) tentang Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan;
  • Bagian II    (Pasal 162 sampai dengan Pasal 177) tentang Bukti;
  • Bagian III (Pasal 178 sampai dengan Pasal. 187) tentang Musyawarah dan Putusan;
  • Bagian IV (Pasal 188 sampai dengan Pasai 194) tentang Banding;
  • Bagian V (Pasal 195 sampai dengan Pasai 224) tentang Menjalankan Putusan;
  • Bagian VI (Pasal 225 sampai dengan Pasal 236) tentang Beberapa Mengadili Perkara-Perkara Istimewa; dan
  • Bagian VII (Pasal 237 sampai dengan Pasal 245) tentang Izin Berperkara Tanpa Ongkos Perkara.

Dari sekian banyak sumber-sumber hukum acara perdata, HIR merupakan salah satu sumber-sumber hukum acara perdata tertua.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

RBg adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri dari 5 (lima) bab yang memuat 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) pasal. Bab I, Bab III, Bab IV, dan Bab V yang mengatur tentang pengadilan pada umumnya dan acara pidana tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.Ketentuan Hukum Acara Perdata termuat dalam Bab II yang terdiri dari 7 (tujuh) dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 323. Titel I, titel II, titel III, titel VI dan titel VII tidak berlaku lagi `karena Pengadilan Districtgerecht, Districraad, Magistraadgerecht, Residentigerecht, dan Raad Justitie sudah tidak ada lagi. Yang berlaku hingga sekarang adalah titel IV dan titel V  bagi Landraad (sekarang Pengadilan Negeri).

Titel IV tersebut terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu:

  • Bagian I (Pasal 142 sampai dengan Pasal 188) tentang Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan;
  • Bagian II (Pasal 189 sampai dengan Pasal 198) tentang Musyawarah dan Putusan;
  • Bagian III (Pasal 199 sampai dengan Pasal 205) tentang Banding;
  • Bagian IV (Pasal 206 sampai dengan Pasal 258) tentang Menjalankan Putusan;
  • Bagian V (Pasal 259 sampai dengan Pasal 272)-tentang Beberapa Hal Mengadili Perkara yang Istimewa; dan
  • Bagian VI (Pasal 273 sampai dengan Pasal 281) tentang Izin Berperkara Tanpa Ongkos Perkara.
  • Sedangkan titel V (Pasal 282 sampai dengan Pasal 314) berisi tentang Bukti.
Bungerlijk Wetboek (BW)

Bungerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) meskipun sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, narnun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993). Selain itu, juga terdapat dalam beberapa pasal Buku I, misalnya, tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17 sampai dengan Pasal 25), serta beberapa pasal Buku II dan buku III (misalnya Pasal 533, Pasal 535, Pasal 1244, dan Pasal 1365).

Dari sekian banyak sumber-sumber hukum acara perdata. BW merupakan salah satu sumber hukum yang masih eksis berlaku di negara Indonesia.

Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29

Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat ketentuan Hukum Acara Perdata tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia (Bumiputera) atau yang dipersamakan dengan mereka. Pasal-pasal ordonansi ini diambil oper dalam menyusun Rechts-Reglement voor de Buitengewesten (RBg).

Wetboek van Koophandel (WvK)

Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) meskipun juga sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata (misalnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32, Pasal 255, Pasal 258. Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, dan Pasal 275).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah Undang-Undang tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 1947. Dengan adanya undang-undang ini, maka peraturan mengenai banding dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah Undang-Undang tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadiIan Sipil. Undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 14 Januari 1951.

Dalam pasal 1    Undang-Undang Darurat ini dinyatakan bahwa beberapa pengadilan peninggalan Hindia Belanda, seperti Magistraad, Pengadilan Kabupaten, Raad District, Pengadilan Negorij, Pengadilan Swapraja, dan Pengadilan Adat dihapuskan. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (3)a dinyatakan bahwa perkara-perkara perdata dan/atau perkara-perkara pidana sipil yang diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah-daerah hukum pengadilan-pengadilan yang dihapuskan itu.

Selebihnya Undang-Undang Darurat ini tidak ada mengatur tentang Hukum Acara Perdata, tetapi hanya menyinggung Hukum Acara Pidana, dimana Pasal 6-nya disebutkan bahwa HIR harus dipakai sebagai pedoman bagi acara pidana sipil oleh segala Pengadilan Negeri dan segala kejaksaan padanya. Justru karena Undang-Undang Darurat ini tidak menyebut acara perdata, maka berarti peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebelumnya seperti HIR dan RBg masih tetap berlaku dan mengikat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah undang-undang tetap kekuasaan Kehakiman yang mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Oktober 2009. Undang-undang ini memuat beberapa pasal hukum acara pada umumnya dan beberapa pasal Hukum Acara Perdata. Ketentuan Hukum Acara pada umumnya tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52. Sedangkan ketentuan Hukum Acara Perdata termuat dalam Pasal 10, Pasaf 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah Undang-Undang tentang Peradilan Umum yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Maret 1986. Dalam undang-undang ini diatur mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Urnum. Peraturan Hukum Acara Perdata, antara lain, termuat dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 dan Pasal 61. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ini telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 1985; yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2004.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal    2 November 2011. Undang-undang ini mengatur bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana yang dibebankan kepada APBN.

Dalam Undang-undang ini diatur asas-asas bantuan hukum (Pasal 2), tujuan penyelenggaraan bantuan hukum (Pasal 3), penyelenggara bantuan hukum (Pasal 6), pemberi bantuan hukum (Pasal 8), hak pemberi bantuan hukum (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11), hak dan kewajiban penerima bantuan hukum (Pasal 12 dan Pasal 13), syarat dan tata cara pemberi bantuan hukum (Pasal 14 dan Pasal 15), dan pendanaan bantuan hukum (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang advokat yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggai 5 April 2003. Dalam undang-undang ini, antara lain, diatur tentang pengangkatan sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat. Selain itu juga, tentang hak dan kewajiban advokat, bantuan hukum cuma-cuma, kode etik, organisasi, dan Dewan Kehormatan Advokat.

Dari sekian banyak sumber-sumber hukum acara perdata UU No 18 Tahun 2003 merupakan salah satu sumber hukum acara perdata yang beraspek profesi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata (khusus) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara perdata mengenai perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan putusnya perkawinan (perceraian) (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 55. Pasal 60, Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 66). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah .Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur    secara lebih terperinci pasal-pasal yang memuat Hukum Acara Perdata tersebut.

Dari sekian banyak sumber-sumber hukum acara perdata. UU No 1 Tahun 1974 atau yang kita kenal dengan UU Perkawinan meupakan salah satu sumber hukum acara perdata yang beraspek keagamaan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini mengatur Hukum Acara Perdata Khusus untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara kepailitan.

Yurisprudensi

Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung juga memuat ketentuan Hukum Acara Perdata. Bahkan, yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi sumber Hukum Acara Perdata yang sangat penting di negara kita sekarang terutama untuk mengisi kekosongan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata peninggalan zaman Hindia Belanda.
Pada waktu sekarang sudah banyak beredar buku-buku dari berbagai penerbit yang berisi himpunan yurisprudensi ini, bahkan Mahkamah Agung sendiri secara periodik telah menerbitkannya.

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung juga merupakan sumber Hukurn Acara Perdata. Dasar hukum Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ini termuat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam penjelasannya disebutkan:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggara peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, alat pembuktian, serta penilaian, ataupun pembagian beban pembuktian.”

Demikianlah SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERDATA yang dapat serba-makalah sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terimakasih banyak.

Nb:

Hand Out Hukum Acara Perdata Pak Agus Pandoman, S.H., M.Kn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *