Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Diposting pada
Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Pada kesemptan kali ini serba makalah akan menyajikan Dasar Hukum Jaminan Fidusia. Apa sajakah dasar hukum jaminan fidusia. Berikuti penjelasannya.

dasar hukum jaminan fidusia

Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sangat besar yang terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur menegenai lembaga Jaminan yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah salah satu lembaga Jaminan yang masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan nasional dan memberikan kepastian hukum sebagi perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut perlu untuk didaftarkan di kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Atas beberapa dasar ini, maka pemerintah pada tanggal 30 September 1999 telah sahkan suatu Undang – Undang yang mengatur tentang hukum Jaminan, yaitu UU no 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Baca juga: Pengertian jaminan fidusia

Dasar hukum jaminan fidusia adalah Undang-Undang No. 42 tahun 1999 yang terdiri atas 8 bab dan 41 Pasal, yang meliputi:

Ketentuan Umum (Pasal 1)

Dalam pasal ini diatur tentang pengertian Fidusia, Jaminan Fidusia, piutang, benda, pemberi Fidusia, penerima Fidusia, utang, kreditur, debitur dan orang.

Ruang Lingkup (Pasal 2 sampai Pasal 3)

Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap:

  • Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan Jaminan atas benda tersebut wajib didaftar,
  • Hipotik atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m3 atau lebih,
  • Hipotik atas pesawat tebang,
  • Gadai (Pasal 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
  • Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya Jaminan Fidusia (Pasal 4 sampai dengan Pasal 26).
  • Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan pasal 28).
  • Eksekusi Jaminan Fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34).\
  • Ketentuan pidanan 9 Pasal 35 sampai denggan pasal 36).

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 terdiri atas 8 bab dan 41 Pasal, yang meliputi:

Ketentuan Umum (Pasal 1)

Dalam pasal ini diatur tentang pengertian Fidusia, Jaminan Fidusia, piutang, benda, pemberi Fidusia, penerima Fidusia, utang, kreditur, debitur dan orang.

Ruang Lingkup (Pasal 2 sampai Pasal 3)

Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap:

  • Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang undangan yang berlaku menentukan Jaminan atas benda tersebut wajib didaftar,
  • Hipotik atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m3 atau lebih,
  • Hipotik atas pesawat tebang,
  • Gadai (Pasal 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya Jaminan Fidusia (Pasal 4 sampai dengan Pasal 26)
Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan pasal 28)
Eksekusi Jaminan Fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34)
Ketentuan pidanan 9 Pasal 35 sampai denggan pasal 36)
Ketentuan Peralihan (Pasal 37 sampai dengan 38)
Ketentuan penutup (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41)

Pada ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada pemerintah supaya dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat Provensi. Jangka waktunya paling lambat 1 tahun setelah Undang-Undang ini di tetapkan. Berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusiadi setiap Ibukota Provensi di wilayah Negara Republik Indonesia tertanggal 30 Seotember 2000, telah di tentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota Provensi berada di Kantor Wilayah DepartemenKehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah kerja kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja kantor wilayah Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Demikianlah pembahasan mengenai dasar hukum jaminan fidusia yang dapat serba makalah sajikan. Semoga bermanfaa untuk kita semua. Terimakasih banyak dan mohon maaf.

Sember materi dasar hukum jaminan fidusia:

Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika , 2011), hlm.284

Referensi lainnya ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *