KUHD Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115

Diposting pada
KUHD Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115

Pada kesempatan kali ini serba makalah akan menyajikan KUHD Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115. Masing masing pasal akan dijabarkan dalam pembahasan di bawah ini. Berikut bunyi masing masing pasal KUHD baik itu KUHD Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115.

KUHD adalah singkatan dari Kitab Undang Undang Hukum Dagang, termasuk salah satu doktrin yang mengatur tentang hukum, khususnya hukum dagang.

KUHD Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115

Pasal 111

Endosemen itu harus tidak bersyarat. Setiap syarat yang dimuat padanya dianggap tidak ditulis. (KUHD 114.)

Endosemen untuk sebagian adalah batal.

Endosemen atas-tunjuk berlaku sebagai endosemen dalam blangko. (KUHD 1122, 1132.)

Pasal 112

Endosemen itu harus diadakan di atas surat wesel itu atau pada lembaran yang dilekatkan padanya (lembaran sambungan). Hal itu harus ditandatangani oleh endosan.

Endosemen itu dapat membiarkan pihak yang diendosemenkan tidak disebut, atau endosemen itu terdiri dari tanda tangan belaka dari endosan (endosemen blangko).

Dalam hal yang terakhir, agar dapat berlaku sah, endosemen itu harus dibuat di halaman belakang surat wesel itu atau pada lembaran sambungannya. (KUHD 1133, 1132.)

Pasal 113

Dengan endosemen itu semua hak-hak yang bersumber pada surat wesel itu dipindahkan ke tangan pihak lain. (KUHD 114.)

Bila endosemen itu dalam blangko, maka pemegangnya dapat: (KUHD 1113, 1122.)

1. mengisi blangko itu baik dengan namanya sendiri ataupun nama orang lain;

2. mengendosemenkan lebih lanjut surat wesel itu dalam blangko atau kepada orang lain;

3. menyerahkan surat wesel itu kepada pihak ketiga tanpa mengisi blangko itu dan tanpa mengendosemenkannya. (KUHPerd. 612 dst.; KUHD 194.)

Pasal 114

Kecuali bila dipersyaratkan lain, maka endosan menjamin akseptasi dan pembayarannya. (Rv. 299, 581-1 sub 11.)

Ia dapat melarang endosemen baru; dalam hal itu Ia tidak menjamin akseptasi dan pembayarannya terhadap mereka kepada siapa surat wesel itu diendosemenkan kemudian. (KUHD 111, 113.)

Pasal 115

Barangsiapa memegang surat wesel, dianggap sebagai pemegang yang sah, bila Ia menunjukkan haknya dengan memperlihatkan deretan endosemen yang tak terputus, bahkan bila endosemen terakhir dibuat sebagai endosemen blangko. Endosemen-endosemen yang dicoret dianggap dalam hal itu tidak ditulis. Bila endosemen blangko diikuti oleh endosemen lain, maka penanda tangan endosemen terakhir ini dianggap telah memperoleh surat wesel itu karena endosemen dalam blangko. (KUHD 1393.)

Bila seseorang dengan jalan apa pun juga telah kehilangan surat wesel yang dikuasainya, maka pemegangnya yang menunjukkan haknya dengan cara seperti yang diatur dalam alinea di atas, tidak diwajibkan untuk melepaskan surat wesel itu, kecuali bila Ia telah memperolehnya dengan itikad buruk, atau karena suatu kesalahan yang besar. (KUHPerd. 582, 1977; KUHD 167a, 167b.)

Demikianlah KUHD Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 yang dapat serba makalah sajikan. Semoga dapat bermanfaat. Terimakasih banyak dan mohon maaf.

Sumber KUHD Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115: KUHD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *