KUHD Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120

Diposting pada
KUHD Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120

Pada kesempatan kali ini serba makalah akan menyajikan KUHD Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120. Masing masing pasal akan dijabarkan dalam pembahasan di bawah ini. Berikut bunyi masing masing pasal KUHD baik itu KUHD Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120.

KUHD adalah singkatan dari Kitab Undang Undang Hukum Dagang, termasuk salah satu doktrin yang mengatur tentang hukum, khususnya hukum dagang.

KUHD Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120

Pasal 116

Mereka yang ditagih berdasarkan surat wesel terhadap pemegangnya tidak dapat menggunakan alat-alat pembantah yang berdasarkan hubungan pribadinya dengan penarik atau para pemegang yang terdahulu, kecuali bila pemegang tersebut pada waktu memperoleh surat wesel itu dengan sengaja telah bertindak dengan merugikan debitur. (KUHD 102a, 118.)

Pasal 117

Bila endosemen itu memuat pernyataan: “nilai untuk inkaso”, “diamanatkan”, atau pernyataan lain yang membawa arti amanat belaka untuk memungut, maka pemegangnya dapat menggunakan semua hak yang timbul dari surat wesel itu, akan tetapi Ia tidak dapat mengendosemenkannya secara lain daripada secara mengamanatkannya.

Dalam hal itu para debitur wesel hanya dapat menggunakan alat-alat pembantah terhadap pemegangnya, seperti yang semestinya dapat digunakan terhadap endosan.

Amanat yang termuat dalam endosemen inkaso tidak berakhir karena meninggalnya pemberi amanat atau karena kemudian pemberi amanat menjadi tak cakap menurut hukum, (KUHD 102a; KUHPerd. 1792 dst., 1813.)

Pasal 118

Bila suatu endosemen memuat pernyataan: “nilai untuk jaminan”, “nilai untuk gadai” atau pernyataan lain yang membawa arti pemberian jaminan gadai, maka pemegangnya dapat mempergunakan segala hak yang timbul dari surat wesel itu, akan tetapi endosemen yang dilakukan olehnya hanya berlaku sebagai endosemen dengan cara pemberian amanat. (KUHPerd. 1150, 1152 dst.)

para debitur wesel terhadap pemegangnya tidak dapat menggunakan alat-alat pembantah yang berdasarkan hubungan pribadi mereka terhadap endosan, kecuali bila pada waktu memperoleh surat wesel itu pemegang dengan sengaja telah bertindak dengan merugikan debitur. (KUHD 116.)

Pasal 119

Endosemen yang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran, mempunyai akibat-akibat yang sama seperti endosemen yang dibuat sebelum jatuh tempo itu. Akan tetapi endosemen yang dilakukan setelah protes non-pembayaran atau setelah lewat jangka waktu yang ditentukan untuk membuat protes itu, hanya mempunyai akibat-akibat sebagai sesi biasa. ( KUHPerd. 613.)

Dengan kemungkinan untuk membuktikan kebalikannya, maka endosemen tanpa tanggal dianggap dibuat sebelum lewatnya jangka waktu yang ditentukan untuk membuat protes tersebut. (KUHPerd. 1915 dst; KUHD 143.)

Bagian 3

Akseptasi

Pasal 120

Sampai hari jatuh tempo pembayaran, surat wesel dapat diajukan oleh pemegang yang sah atau oleh orang yang semata-mata hanya memegangnya belaka, kepada tertarik di tempat tinggalnya untuk akseptasi. (KUHD 121, 124 dst.)

Demikianlah KUHD Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 yang dapat serba makalah sajikan. Semoga dapat bermanfaat. Terimakasih banyak dan mohon maaf.

Sumber KUHD Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120: KUHD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *