KUHD Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170

Diposting pada
KUHD Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170

Pada kesempatan kali ini serba makalah akan menyajikan KUHD Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170. Masing masing pasal akan dijabarkan dalam pembahasan di bawah ini. Berikut bunyi masing masing pasal KUHD baik itu KUHD Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170.

KUHD adalah singkatan dari Kitab Undang Undang Hukum Dagang, termasuk salah satu doktrin yang mengatur tentang hukum, khususnya hukum dagang.

KUHD Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170

sub 2

Salinan Wesel

Pasal 166

Setiap pemegang surat wesel mempunyai hak untuk membuat beberapa salinannya. Salinannya harus dengan saksama menggambarkan aslinya dengan endosemennya dan semua penyebutan lainnya, yang terdapat padanya. Salinan tersebut harus menunjukkan, di mana salinan itu berakhir.

Salinan dapat diendosemenkan dan di tanda tangan untuk aval dengan cara dan

dengan akibat yang sama seperti aslinya. (KUHPerd. 1888 dst.; KUHD 110, 129, 163, 167.)

Pasal 167

Salinan harus menyebutkan orang pada siapa lembaran aslinya berada.

Orang ini wajib menyerahkan lembaran aslinya kepada pemegang yang sah dari salinannya.

Bila ia menolak hal ini, maka pemegang baru hanya dapat melakukan hak regresnya terhadap mereka, yang telah mengendosemenkan salinannya atau menandatanganinya untuk aval, setelah dengan protes ia menyelenggarakan pernyataan, bahwa lembaran asli yang telah diminta tidak diserahkan kepadanya.

Bila setelah endosemen yang terakhir diadakan di atasnya, sebelum salinannya dibuat, lembaran aslinya memuat klausula; “mulai dari sini endosemen hanya berlaku pada salinannya”, atau Klausula lain semacam itu, maka endosemen yang kemudian diadakan pada lembaran aslinya adalah batal. (KUHPerd. 1888 dst.; KUHD 146, 166.)

sub 3

Surat Wesel yang Hilang

Pasal 167a

Barangsiapa kehilangan surat wesel yang pemegangnya adalah ia, hanya dapat meminta Pembayaran dari tertarik dengan mengadakan jaminan untuk waktu tiga puluh tahun. (KUHPerd. 1830, 1967; KUHD 115, 137, 139, 143b2, 167b, 227a; Rv. 611 dst.)

Pasal 167b

Barangsiapa kehilangan surat wesel yang pemegangnya adalah ia, dan sudah jatuh tempo pembayarannya dan di mana perlu telah diprotes, hanya dapat melakukan haknya terhadap akseptan dan terhadap penarik dengan mengadakan jaminan untuk waktu tiga puluh tahun. (KUHPerd. 1830, 1967; KUHD 115, 137, 139,143b 2, 167a, 227b; Rv. 611 dst.)

Bagian 10

Perubahan

Pasal 168

Bila ada perubahan dalam teks suatu surat wesel, maka mereka yang kemudian membubuhkan tanda tangannya pada surat wesel itu, terikat menurut teks yang telah diubah; mereka yang telah membubuhkan tanda tangannya sebelum itu terikat menurut teks yang asli. (KUHD 109, 228; KUHP 264.)

Bagian 11

Daluwarsa

Pasal 168a

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal berikut, maka utang wesel dihapus oleh segala ikhtiar pembebasan utang wesel yang tercantum dalam Kitab Undang -undang Hukum Perdata. (KUHPerd. 1381; KUHD 228a.)

Pasal 169

Semua tuntutan hukum yang timbul dari surat wesel terhadap akseptan, kedaluwarsa karena lampaunya waktu tiga tahun, terhitung dari hari jatuh temponya.

Tuntutan hukum pemegang terhadap para endosan dan terhadap penariknya kedaluwarsa karena lampaunya waktu satu tahun, terhitung dari tanggal protes yang dilakukan pada saatnya atau, dari hari jatuh temponya bila ada Klausula tanpa biaya.

Tuntutan hukum endosan yang satu terhadap endosan yang lain dan terhadap penarik kedaluwarsa karena lampaunya waktu enam bulan terhitung dari hari pembayaran surat wesel itu oleh endosan untuk memenuhi wajib regresnya, atau dan hari endosan sendiri digugat di depan pengadilan.

(s.d. u. dg. S. 1935-77jo. 562.) Daluwarsa yang dimaksud dalam alinea pertama tidak dapat digunakan oleh akseptan, bila atau sejauh ia telah menerima dana atau telah memperkaya diri secara tidak adil; demikian pula daluwarsa yang dimaksud dalam alinea kedua dan ketiga tidak dapat digunakan oleh penarik, bila dan sejauh ia selama tidak menyediakan dana, dan tidak dapat pula digunakan oleh penarik atau para endosan, yang telah memperkaya diri secara tidak adil, semuanya tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (KUHD 190c, 110 dst., 120 dst., 127, 132 dst., 143, 145 dst., 168a, 170, 229, 229k.)

Pasal 170

Pencegahan daluwarsa hanya berlaku terhadap orang yang terhadapnya dilakukan tindakan pencegahan daluwarsa itu. (KUHPerd. 1979 dst., 1982.)

(s.d.t. dg. S. 1935-77jo. 562.) Menyimpang dari pasal 1987 dan 1988 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlakulah daluwarsa yang dibicarakan dalam pasal yang lalu terhadap mereka yang belum dewasa dan terhadap mereka yang berada dalam pengampuan, demikian pula antara suami-istri, dengan tidak mengurangi hak-tagih mereka yang belum dewasa dan yang dalam pengampuan terhadap wali atau pengampu mereka. (KUHD 229a.)

Demikianlah KUHD Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170 yang dapat serba makalah sajikan. Semoga dapat bermanfaat. Terimakasih banyak dan mohon maaf.

Sumber KUHD Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170: KUHD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *