KUHD Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175

Diposting pada
KUHD Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175

Pada kesempatan kali ini serba makalah akan menyajikan KUHD Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175. Masing masing pasal akan dijabarkan dalam pembahasan di bawah ini. Berikut bunyi masing masing pasal KUHD baik itu KUHD Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175.

KUHD adalah singkatan dari Kitab Undang Undang Hukum Dagang, termasuk salah satu doktrin yang mengatur tentang hukum, khususnya hukum dagang.

KUHD Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175

Bagian 12

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 171

Pembayaran suatu surat wesel yang hari jatuh temponya pada hari raya resmi, baru dapat ditagih pada hari kerja berikutnya. Demikian pula semua tindakan lain berkenaan dengan surat wesel, yaitu pengajuannya untuk akseptasi dan protesnya, tidak dapat dilakukan selain pada hari kerja.

Bila salah satu tindakan itu harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang hari terakhirnya adalah hari raya resmi, maka jangka waktu ini diperpanjang sampai hari kerja pertama berikut pada akhir jangka waktu tersebut. Hari raya yang terdapat di antara itu dimasukkan dalam perhitungan jangka waktu. (KUHD 120, 122, 131, 132 dst., 135, 137, 143, 144, 152 dst., 158, 171a, 172, 229b, 229j; Rv. 171.)

Pasal 171a

(s.d.u. dg. S. 1935-77;S. 1937-572;S. 1938-161.) yang dianggap hari raya resmi menurut bagian ini ialah: Minggu, Tahun Baru, Paskah Kristen kedua dan Pantekosta, kedua hari Natal, Kenaikan Isa Almasih, beserta hari-hari raya lainnya yang setiap tahun kembali yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan. Penunjukan tanggal semua hari raya dimaksud

dalam pasal ini, kecuali hari Minggu, dilakukan setiap tahun dengan surat ketetapan yang dimuat dalam surat kabar resmi sebelum permulaan tahun. (KUHD 229b, bis.)

Pasal 172

Dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang atau Perjanjian, tidak termasuk hari permulaan jangka waktu itu. (KUHD 122, 132, 133, 1351, 137, 141, 1432, 144, 152, 153, 169, 229c.)

Pasal 173

Tiada satu hari penangguhan pun diizinkan, baik menurut undang-undang, maupun menurut keputusan hakim. (KUHD 143, 229d.)

Bagian 13

Surat Sanggup (Order).

Pasal 174

Surat sanggup (KUHD 100, 179) memuat:

1. baik Klausula tertunjuk, maupun sebutan, “surat sanggup“ atau promes kepada tertunjuk, yang dimasukkan dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa yang digunakan dalam atas-hak itu; (AB. 18.)

2. penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;

3. penunjukan hari jatuh tempo; (KUHD 132 dst., 1752.)

4. penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan; (KUHD 103, 126.)

5. nama orang yang kepadanya pembayaran itu harus dilakukan atau yang kepada tertunjuk pembayaran itu harus dilakukan; (KUHD 102, 109a.)

6. penyebutan tanggal, serta tempat surat sanggup itu ditandatangani;

7. tanda tangan orang yang mengeluarkan alas-hak itu (penandatanganan).

Pasal 175

Atas-hak yang tidak memuat salah satu pernyataan yang ditetapkan dalam pasal yang lalu, tidak berlaku sebagai Surat sanggup, kecuali dalam hal tersebut di bawah ini.

Surat sanggup yang hari jatuh tempo pembayarannya tidak ditunjuk, dianggap harus dibayar atas-tunjuk.

Bila tidak terdapat penunjukan khusus, tempat penandatanganannya Surat itu dianggap sebagai tempat pembayarannya dan juga sebagai domisili penandatangan.

Surat sanggup yang tidak menyebutkan tempat penandatangannya, dianggap ditandatangani di tempat yang disebut di samping nama dari penandatangan. (KUHPerd. 1915 dst., 1921; KUHD 101′.)

Demikianlah KUHD Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175 yang dapat serba makalah sajikan. Semoga bermanfaat. Terimakasih banyak dan mohon maaf.

Sumber KUHD Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175: KUHD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *