KUHD Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180

Diposting pada
KUHD Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180

Pada kesempatan kali ini serba makalah akan menyajikan KUHD Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180. Masing masing pasal akan dijabarkan dalam pembahasan di bawah ini. Berikut bunyi masing masing pasal KUHD baik itu KUHD Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180.

KUHD adalah singkatan dari Kitab Undang Undang Hukum Dagang, termasuk salah satu doktrin yang mengatur tentang hukum, khususnya hukum dagang.

KUHD Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180

Pasal 176

Selama tidak menyalahi sifat Surat sanggup, maka terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Surat Wesel tentang:

endosemen (Pasal-pasal 110-119);

hari jatuh tempo (Pasal-pasal 132-136); pembayaran (Pasal-pasal 137-141);

hak regres dalam hal nonpembayaran (pasal-pasal 142-149, 151-153); pembayaran dengan perantaraan (pasal-pasal 154, 158-162); salinan Surat Wesel (pasal 166 dan pasal 167);

Surat Wesel yang hilang (pasal 167a);

perubahan (pasal 168);

daluwarsa (Pasal -pasal 168a, 169-170);

hari-hari raya, perhitungan jangka waktu dan larangan hari penangguhan (pasal-pasal 171, 171a, 172 dan 173).

Demikian pula terhadap Surat sanggup berlaku ketentuan tentang Surat Wesel yang harus dibayar oleh Pihak ketiga atau di tempat lain dari domisili penarik (Pasal 103 dan pasal 126), Klausula bunga (pasal 104), Perbedaan pernyataan berkenaan dengan jumlah uang yang harus dibayar (pasal 105), akibat pembubuhan tanda tanpa adanya keadaan dimaksud dalam pasal 106, akibat dari tanda tangan seseorang yang bertindak tanpa wewenangnya (pasal 107) dan Surat Wesel blangko (pasal 109)

Demikian pula terhadap surat sanggup berlaku ketentuan mengenai aval (pasal 129 -131); bila sesuai dengan apa yang ditentukan pada pasal 130 alinea terakhir, aval itu tidak menyebutkan kepada siapa aval itu diberikan, dianggap diberikan atas tanggungan penandatangan surat sanggup itu.

Pasal 177

Penandatangan Surat sanggup terikat dengan cara yang sama seperti akseptan Surat Wesel. (KUHD 127; Rv. 299, 581 -I sub 21.)

Surat sanggup yang harus dibayar pada waktu tertentu setelah pengunjukan, harus diajukan kepada penandatangan untuk ditandatangani sebagai tanda “telah dilihat ” dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 122. Jangka waktu pengunjukan berlangsung mulai pada tanda itu, yang harus dibuat oleh penandatangan pada Surat sanggup itu.

Penolakan untuk memberikan tanda tangan itu, harus dinyatakannya dengan protes (pasal 124) yang tanggalnya merupakan permulaan berlangsungnya jangka, waktu pengunjukan.

BAB VII

CEK, PROMES DAN KWITANSI ATAS-TUNJUK.

Anotasi:

Bab VII yang lama telah diganti dengan Bab VII yang baru ini berdasarkan S. 1935 -77jo. 562, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1936, dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang 17 November 1933, N. S. 1933-613, yang telah diatur sesuai dengan Traktat Genewa 19 Maret 1931.

Traktat ini bertujuan:

1. memberlakukan undang-undang yang seragam mengenai cek;

2. mengatur penyelesaian perselisihan perundang-undangan tertentu mengenai cek;

3. mengatur undang-undang bea meterai cek.

Traktat ini telah dinyatakan berlaku terhadap antara lain Indonesia dengan Undang-undang 2 Agustus 1935, N.S. 1935-490 yang mulai berlaku pada tanggal 29 Des. 1935.

Bagian 1

Pengeluaran Dan Bentuk Cek

Pasal 178

Cek memuat: (KUHD 100, 174.)

1. Nama ”cek”, yang dimasukkan dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa yang digunakan dalam alas-hak itu; (AB. 18.)

2. perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu;

3. nama orang yang harus membayar (tertarik);

4. penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan; (KU HD 185.)

5. pernyataan tanggal penandatanganan beserta tempat cek itu ditarik; (KUHD 1794.)

6. tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik).

Pasal 179

Atas-hak yang di dalamnya tidak memuat salah satu pernyataan yang ditetapkan dalam pasal yang lalu, tidak berlaku sebagai cek, kecuali dalam hal tersebut di bawah ini.

Bila tidak terdapat penunjukan khusus, tempat yang ditulis di samping nama penarik dianggap sebagai tempat pembayarannya. Bila ditulis beberapa tempat di samping nama penarik, maka cek itu harus dibayar di tempat yang ditulis pertama.

Bila tidak terdapat penunjukan itu atau penunjukan lain apa pun, maka cek itu harus dibayar di tempat kedudukan kantor pusat tertarik.

Cek yang tidak menunjukkan tempat ditarik, dianggap telah ditandatangani di tempat yang disebut di samping nama penarik. (KUHD 101, 175.)

Pasal 180

Cek itu harus ditarik atas seorang bankir yang menguasai dana untuk kepentingan penarik, dan menurut perjanjian tegas atau secara diam-diam yang menetapkan, bahwa penarik mempunyai hak untuk menggunakan dana itu dengan menarik cek. Akan tetapi bila peraturan-peraturan itu tidak diindahkan, maka atas-hak itu tetap berlaku sebagai cek. (KUHD 190a dst., 214-216, 229a, bis.)

Demikianlah KUHD Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180 yang dapat serba makalah sajikan. Semoga dapat bermanfaat. Terimakasih banyak dan mohon maaf.

Sumber KUHD Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180: KUHD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *