KUHD Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206

Diposting pada
KUHD Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206

Pada kesempatan kali ini serba makalah akan menyajikan KUHD Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206. Masing masing pasal akan dijabarkan dalam pembahasan di bawah ini. Berikut bunyi masing masing pasal KUHD baik itu KUHD Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206.

KUHD adalah singkatan dari Kitab Undang Undang Hukum Dagang, termasuk salah satu doktrin yang mengatur tentang hukum, khususnya hukum dagang.

KUHD Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206

Pasal 201

Endosemen yang dilakukan pada cek setelah protes atau keterangan yang sama dengan itu, atau setelah habis jangka waktu pengajuan, hanya mempunyai akibat dari sesi biasa. (KUHPerd. 613.)

Dengan pengecualian pembuktian kebalikannya, endosemen tanpa tanggal dianggap telah dibuat sebelum protes atau keterangan yang sama dengan itu, atau sebelum lampaunya jangka waktu yang dimaksud dalam alinea yang lalu. (KUHPerd. 1915 dst.; KUHD 119, 217 dst., 220.)

Bagian 3

Aval (Perjanjian Jaminan)

Pasal 202

Pembayaran cek dapat dijamin dengan perjanjian jaminan (aval) untuk seluruhnya atau sebagian dari uang cek itu.

Penjaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga, atau bahkan oleh orang yang tanda tangannya terdapat pada cek itu, kecuali oleh tertarik. (KUHPerd. 1820 dst.; KUHD 129, 178-3′, 192 3 , 203 dst.)

Pasal 203

Aval itu ditulis dalam cek itu atau di atas lembaran sambungannya.

Hal itu dinyatakan dengan kata-kata: “baik untuk aval”, atau dengan pernyataan semacam itu; yang ditandatangani oleh pemberi aval.

Tanda tangan saja dari pemberi aval pada halaman depan cek itu berlaku sebagai aval, kecuali bila tanda tangan itu dari penarik. (KUHPerd. 1824.)

Hal itu dapat juga dilakukan dengan naskah tersendiri atau dengan sepucuk surat yang menyebutkan tempat di mana hal itu diberikan.

Dalam aval harus dicantumkan untuk siapa hal itu diberikan. Bila hal ini tidak ada, dianggap diberikan untuk penarik. (KUHD 130, 204.) 204. Pemberi aval terikat dengan cara yang sama seperti orang yang diberi aval. (KUHPerd. 1280, 1282, 1831 dst; Rv. 2992 , 581 – f sub IO.)

Perikatannya berlaku sah, sekalipun perikatan yang dijamin olehnya batal oleh sebab lain daripada cacat dalam bentuk. (KUHPerd. 1821.)

Dengan membayar, pemberi aval memperoleh hak-hak yang berdasarkan cek itu dapat digunakan terhadap orang yang diberi aval dan terhadap mereka yang berdasarkan cek itu terikat padanya. (KUHPerd. 1839 dst.; KUHD 131.)

Bagian 4

Pengajuan dan Pembayaran

Pasal 205

Cek harus dibayar pada waktu ditunjukkan.

Setiap pernyataan sebaliknya dianggap tidak ditulis.

Cek yang diajukan untuk pembayaran sebelum tanggal yang disebut sebagai tanggal pengeluaran, dapat dibayar pada hari pengajuannya. (KUHD 206, 209.)

Pasal 206

Sepucuk cek yang dikeluarkan atau yang harus dibayar di Indonesia harus diajukan untuk pembayaran dalam waktu tujuh puluh hari.

Jangka waktu tersebut di atas mulai berjalan sejak hari yang disebut pada cek itu sebagai hari pengeluarannya. (KUHD 133, 137, 209, 217, 226, 229i.)

Demikianlah KUHD Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206 yang dapat serba makalah sajikan. Semoga dapat bermanfaat. Terimakasih banyak dan mohon maaf.

Sumber KUHD Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206: KUHD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *