KUHD Pasal 242, Pasal 243, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248

Diposting pada
KUHD Pasal 242, Pasal 243, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248

Pada kesempatan kali ini serba makalah akan menyajikan KUHD Pasal 242, Pasal 243, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248. Masing masing pasal akan dijabarkan dalam pembahasan di bawah ini. Berikut bunyi masing masing pasal KUHD baik itu KUHD Pasal 242, Pasal 243, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248 .

KUHD adalah singkatan dari Kitab Undang Undang Hukum Dagang, termasuk salah satu doktrin yang mengatur tentang hukum, khususnya hukum dagang.

;KUHD Pasal 242, Pasal 243, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248

Pasal 242

Bila dalam harta paint terdapat surat-surat wesel, surat-surat dagang dan surat lain yang belum sampai jatuh tempo pembayarannya, atau yang sudah sampai jatuh temponya dan belum dibayar, yang diserahkan ke tangan orang yang pailit hanya dengan amanat untuk menagihkannya dan memegang jumlah uangnya untuk penggunaan pengirim, atau untuk melakukan pembayaran tertentu yang ditunjuk atau bila hal itu dimaksudkan untuk

menjamin surat-surat wesel yang ditarik atas orang yang pailit dan diakseptasi olehnya, atau surat-surat yang harus dibayar di tempat tinggalnya, maka surat-surat wesel, surat-surat dagang dan surat-surat lain itu dapat dituntut kembali, selama hal ini masih berada pada orang yang pailit, atau pada pihak ketiga yang menguasai atau menyimpan untuknya, namun semua tidak mengurangi hak atas harta itu untuk minta jaminan yang untuknya mungkin dapat dituntut darinya karena akseptasi-akseptasi orang yang pailit. (KUHD 100 dst., 102a, 109c, 117, 127a, 146a, 174 dst., 178 dst., 229e dst., 231 dst., 236.)

Pasal 243

Juga selain soal maksud atau akseptasi yang disebut dalam pasal yang lalu, surat-surat wesel, atau surat-surat dagang atau surat-surat lainnya yang dialihkan kepada orang yang pailit dapat dituntut kembali, meskipun ada sesuatu yang dimasukkan dalam rekening koran, asalkan pengirimnya pada waktu pengiriman, atau kemudian, tidak pernah berutang sama sekali untuk sesuatu jumlah pada orang yang pailit dan tidak termasuk dalam hal itu biaya yang timbul karena pengiriman itu. (KUHD 100 dst., 174 dst., 178 dst., 229e dst.)

Pasal 244

Dihapus dg. S. 1938-276.

Pasal 245

Dihapus dg. S. 1938-276.

BAB IX

ASURANSI ATAU PERTANGGUNGAN PADA UMUMNYA

Pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. (KUHPerd. 1774; KUHD 60, 249, 252, 269, 286, 593.)

Pasal 247

Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai:

bahaya kebakaran; (KUHD 287 dst.)

bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen; (KUHD 299 dst.)

jiwa satu orang atau lebih; (KUHD 302 dst.)

bahaya laut dan bahaya perbudakan; (KUHD 592 dst.)

bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman. (KUHD 686 dst.)

Mengenai dua hal terakhir dibicarakan dalam buku berikutnya. (AB. 23; KUHPerd. 1337; KUHD 268, 599.)

Pasal 248

Terhadap semua pertanggungan, baik yang dibicarakan dalam buku ini maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Buku Kedua ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal berikut. (KUHD 256, 259,275, 283.)

Demikianlah KUHD Pasal 242, Pasal 243, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248 yang dapat serba makalah sajikan. Semoga dapat bermanfaat. Terimakasih banyak dan mohon maaf.

Sumber KUHD Pasal 242, Pasal 243, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248: KUHD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *