KUHD Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100

Diposting pada
KUHD Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100

Pada kesempatan kali ini serba makalah akan menyajikan KUHD Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100. Masing masing pasal akan dijabarkan dalam pembahasan di bawah ini. Berikut bunyi masing masing pasal KUHD baik itu KUHD Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100.

KUHD adalah singkatan dari Kitab Undang Undang Hukum Dagang, termasuk salah satu doktrin yang mengatur tentang hukum, khususnya hukum dagang.

KUHD Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100

Pasal 96

Dengan tidak mengurangi hal-hal yang mungkin diatur dalam peraturan khusus, maka ketentuan-ketentuan bagian ini berlaku pula terhadap para pengusaha kendaraan umum di darat dan di air. Mereka berkewajiban menyelenggarakan registrasi untuk barang-barang yang diterimanya.

Bila barang-barang itu terdiri dari uang, emas, perak, permata, mutiara, batu-batu mulia, efek-efek, kupon-kupon atau surat-surat berharga lain yang semacam itu, maka pengirim berkewajiban untuk memberitahukan nilai barang-barang itu, dan Ia dapat menuntut pencatatan hal itu dalam register tersebut.

Bila pemberitahuan itu tidak terjadi, maka dalam hal terjadinya kehilangan atau kerusakan, pembuktian tentang nilainya hanya diperbolehkan menurut ujud lahirnya saja.

Bila pemberitahuan nilai itu ada, maka hal itu dapat dibuktikan dengan segala alat bukti menurut hukum, dan malahan hakim berwenang untuk mempercayai sepenuhnya pemberitahuan pengirim setelah diperkuat dengan sumpah, dan menaksir serta menetapkan ganti rugi berdasarkan pemberitahuan itu. (KUHD 86, 91 dst., S. 1823-3.)

Pasal 97

Pelayaran-bergilir dan semua perusahaan pengangkutan lainnya tetap tunduk kepada peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang ada dalam bidang ini, selama hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam bab ini.

Pasal 98

Ketentuan-ketentuan bab ini tidak berlaku terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pembeli dan penjual. (KUHPerd. 1457 dst., 1473 dst., 1513.) 99. Dihapus dg. S. 1938-276,

Pasal 99

Dihapuskan.

BAB VI

SURAT WESEL DAN SURAT SANGGUP (ORDER)

Anotasi:

Bab lama telah diganti dengan bab ini dengan menghilangkan pasal 99, berdasarkan S. 1934-592 jo. 1935-531, yang berlaku terhitung dari 1 Januari 1936. Tujuannya ialah, agar ketentuan-ketentuan mengenai Surat Wesel dan Surat Sanggup sedapat dapatnya dipersamakan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Negeri Belanda dari 25 Juli 1932, N.S. 1932-405, yang telah disesuaikan dengan Traktat Genewa 7 Juni 1930 tentang:

1. pengadaan undang-undang yang seragam tentang surat-surat Wesel dan surat-surat sanggup;

2. pengaturan perselisihan-perselisihan mengenai surat-surat Wesel dan Surat-surat sanggup;

3. bea meterai surat-surat Wesel dan surat-surat sanggup.

Dengan undang-undang tgl. 25 April 1935 (N.S. No. 224) traktat-traktat itu dinyatakan berlaku terhadap Indonesia, Suriname dan Curaqao terhitung dari tgl. 14 Oktober 1935 untuk Indonesia dan Curaqao.

Bagian 1

Pengeluaran Dan Bentuk Surat Wesel

Pasal 100

Surat wesel memuat: (KUHD 174, 178,)

1. pemberian nama “surat Wesel”, yang dimuat dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa yang digunakan dalam surat itu; (AB. 18.)

2. perintah tak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu; (KUHD 104 dst.)

3. nama orang yang harus membayar (tertarik); (KUHD 102.)

4. penunjukan hari jatuh tempo pembayaran; (KUHD 101, 132 dst.)

5. penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan; (KUHD 101, 103, 126.)

6. nama orang kepada siapa pembayaran harus dilakukan, atau orang lain yang ditunjuk kepada siapa pembayaran itu harus dilakukan; (KUHD 102, 109a.)

7. pernyataan hari ditandatangani beserta tempat penarikan surat Wesel itu; (KUHD 101.)

8. tanda tangan orang yang mengeluarkan surat Wesel itu (penarik). (KUHD 106 dst.)

Demikianlah KUHD Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 yang dapat serba makalah sajikan. Semoga bermanfaat. Terimakasih banyak dan mohon maaf.

Sumber KUHD Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100: KUHD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *