Lembaga-lembaga Negara

Diposting pada
Lembaga-lembaga Negara

Sitem ketatanegaraan Indonesia sebelum UUD 1945 diamendemen berbeda dengan susunan lembaga negara setelah diamendemen. Sebelum UUD 1945 diamendemen, MPR menjadi lembaga tertinggi negara, sedangkan presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK menjadi lembaga tinggi negara. Namun setelah UUD 1945 mengalami amendemen, lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia semuanya mempunyai kedudukan yang setara. Menurut UUD 1945 yang telah diamendemen, lembaga negara yang memegang kekuasaan tertinggi adalah MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK.

Berikut lembaga-lembaga negara pasca amendemen:

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Susunan anggota MPR terdiri dari atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Masa jabatan anggota MPR lima tahun. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

Tugas dan wewenang MPR menurut UUD 1945 Pasa 3 ayat (1) adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut UUD. Akan tetapi MPR tidak berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden karena dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Anggota DPR berasal dari anggota parpol peserta pemilu yang dipilih berdasarkan pemilu. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berkedudukan di ibu kota negara. DPR mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi legislasi yaitu DPR berfungsi sebagai pembuat undang-undang bersamapresiden, fungsi anggaran yaitu DPR berfungsi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta fungsi pengawasan yaitu DPR berfungsi melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dalam menjalankan undang-undang. Selain itu, DPR mempunyai hak-hak antara lain:

  • Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden.
  • Hak angket, yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan presiden/pemerintah.
  • Hak inisiatif, yaitu hak DPR untuk mengajukan rancangan UU kepada pemerintah.
  • Hak amendemen, yaitu hak DPR untuk menilai/mengadakan perubahan atas RUU.
  • Hak budget, yaitu hak DPR untuk mengajukan anggaran RAPBN.
  • Hak petisi, yaitu hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan yang diambil pemerintah.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan lembaga negara baru setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang terpilih melalui pemilu. DPD diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaan DPD dimaksudkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Presiden

Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Masa jabatan presiden meksimum 2 periode saja. Kewenangan pengangkatan duta dan penerimaan duta harus memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan pemberian amnesti dan abolisi juga harus mempertimbangkan DPR.

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan menyelenggarakan peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewajiban dan wewennag Mahkamah Agung antara lain mengadili pada tingkat kasasi serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan Komisi Yudisial lima tahun. Kewenangan Komisi Yudisial antara lain mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam UUD 1945 hasil amendemen. Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Terdiri atas 9 orang hakim yang diajukan masing-masing 3 calon oleh Mahkamah Agung, DPR, dan presiden sehingga mencerminkan perwakilan dari tiga cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, leegislatif, dan eksekutif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan keuangan negara. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. BPK berwenang mengawasi dan memeriksa keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) kemudian menyimpulkan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD serta ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Demikianlah penjelasan mengenai Lembaga-lembaga Negara yang dapat serba-makalah sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terimakasih banyak.

Nb:

LKS FOKUS KELAS VI UNTUK SD/MI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *