Pengertian Hak Ulayat

Diposting pada

serba-makalah pada kesempatan kali ini akan menyajikan:

Pengertian Hak Ulayat

Hak ulayat adalah nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan

hukum konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya, yang

disebut hak ulayat. Dalam perpustakaan hukum adat yang berbahasa belanda, mengikuti kenamaannya

oleh van vollenhoven, lembaganya disebut beschikkingsrecht. Hak ulayat merupakan seperangkat wewenang

dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang yang terletak

dalam wilayahnya. Hak ulayat mengandung dua unsure, yaitu unsure kepunyaan yang termasuk bidang

hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin tugas kewenangan

yang termasuk kewenangan hukum politik. Unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum politik

tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para

tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (Supriadi, Hukum Agrarian, Jakarta: sinar grafika 2007, hlm. 61-62).
Meskipun di dalam Pasal 3 UUPA terdapat istilah “hak ulayat dan hak hak yang serupa dengan itu”,

namun pada dasarnya keberadaan UUPA tidak secara terperinci mendefinisikan apa yang dimaksud

dengan tanah ulayat. Selanjutnya, oleh Van Vollenhoven menanamkan hak ulayat sebagai beschikkingensrecht

yang kemudian diterima oleh umum dan dipakai sampai sekarang. Selanjutnya menurut Boedi Harsono,

hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan

tanah yang teletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan

kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. (Suriman Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu,

Kini, dan Akan Datang, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 119)
Sedangkan para ahli hukum adat Indonesia mempergunakan berbagai istilah, seperti misalnya, hak

purba (Djojodigoeno), hak pertuanan (Soepomo), hak bersama (Hazairin), atau sering kali disebut

“hak ulayat”.(Surjono Sukanto dan Soleman b. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Yogyakarta: CV. Rajawali, 1983, hlm. 195)

Menurut Djojodiegoeno, hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu clan/gens/stam,

sebuah serikat desa-desa atau biasanya sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam

lingkungan wilyahnya. Kita juga dapat mengatakan hak ulayat ini semacam hak kekuasaan, hak menguasai

bahakan menyerupai semacam kedaulatan suatu persekutuan hukum adat atas suatu wilyah tertentu.

(Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, cet. 3, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal.2)

Sedangkan menurut Soepomo, hak pertuanan hampir sama dengan pendapat Djojodiegoeno yakni hak

yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat atau sebagai sifatnya merupakah hak bersama untuk

menguasai seluruh tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut, dan juga

merupakan hak atas tanah tertinggi dalam hukum adat. Menurut Hazairin seperti yang terdapat dalam

UUPA bahwa hak ulayat dapat kita lihat pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menetapkan

bahwa “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” masih tetap dapat dilaksanakan

oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang jak ulayat itu “menurut kenyataan masih

ada”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat

adalah beschikkingensrecht, menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya

tersebut. Terdapat dua hal yang menyebabkan sehingga tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam

hukum adat, yaitu: (Suriman Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 120)

  • Karena sifatnya, tanah merupakan satu satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata.
  • Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tingal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut.

 

Hak Ulayat ialah hak atas tanah yang di pegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-

sama (komunal). (Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim. Sendi-Sendi Hukum Agraria. (Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1985). hlm 25)

Selanjutnya Imam Sudiyat menjelaskan pengertian mengenai hak ulayat/hak purba ialah hak

yang dipunyai oleh suatu suku (clan/gens/stam), sebuah serikat desa desa (dorpenbond) atau biasanya oleh

sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. (Iman Sudiyat,

Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1981). hlm 2)

Dengan hak ulayat ini, masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara

menyeluruh. tetapi dalam konsepsi hak ulayat yang bersifat komunal pada hakikatnya tetap terdapat

juga hak anggota masyarakat yang bersangkutan untuk secara perorangan menguasai sebagian dari

objek penguasaan hak ulayat tersebut secara tertentu (dengan menggunakan tanda-tanda tertentu)

agar diketahui para anggota lainya semasyarakat dalam waktu yang tertentu pula. (Purnadi Purbacaraka

dan A. Ridwan Halim, Sendi-Sendi Hukum Agraria, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). hlm 26)
Mengenai istilahnya di seluruh Indonesia tidak sama : di Ambon misalnya hak itu disebut hak patuanan,

di minangkabau hak ulayat.(Sudikno Mertokosumo, Perundang-Undangan Agrarian Indonesia, (Yogyakarta :

liberty Yogyakarta, 2011) hlm.15-16)

Sedangkan menurut ketentuan umumnya bahwasanya: (Budi Harsono, Hukun Agraria Indonesia, (Jakarta : djambatan, 2004) hlm.63-64)

  • Hak ulayat dan yang serupa ini dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
  • Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum atau tertentu.
  • Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan.
  • Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertahan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

Dari beberapa uraian diatas, dapat dikatakan bahwa Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang

pada hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu

wilayah tertentu untuk mengembil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut

demi kelangsungan hidup dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah,

turun temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Dalam hal ini hak

ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hak dan

tanah sebagai obyek haknya dimana hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya

adalah hubungan menguasai.

demikianlah Pengertian Hak Ulayat, sekian dan terimakasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *