Prinsip Prinsip Good Governance

Diposting pada

pada kesempatan kali ini serba-makalah.com akan menyajikan artikel tentang prinsip prinsip good governance. prinsip prinsip good governance adalah:

participation

  • dibangun berdasarkan prinsip demokrasi
  • seluruh warga mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik langsung atau melalui lembaga yang mewakili kepentingan mereka
  • regulasi birokrasi harus diminimalisasi, perubahan orientasi seharusnya birokrasi yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani
  • efisiensi pelayanan publik dengan tepat waktu dan biaya yang murah

penegakan hukum

proses mewujudkan good governance harus diimbagi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law, dengan karakter:

  • supremasi hukum
  • kepastian hukum
  • hukum yang responsif
  • penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif dan independensi peradilan

transparansi

dalam proses kebijakan publik dapat menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

responsif

pemerintah harus lebih pro aktif mempelajari, memahami, dan menganalisa kebutuhan masyarakat kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. pemerintah harus mempunyai dua etika:

  • etika individu, memiliki kriteria, kapabilitas dan loyalitas profesional
  • etika sosial, memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik

konsensus

keputusan harus melalui proses musyawarah, mengikat dan milik bersama, sehingga mempunyai kekuatan yang memaksa. jajaran birokrasi pemerintah harus mengembangkan sikap optimis, berani, dan adil

kesetaraan

kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan

efektifitas dan efisiensi

maksudnya adalah berdaya guna dan berhasil guna. efiktifitas diukur dengan produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat yakni tepat sasaran dan murah. sedangkan efisiensi diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakay (hemat)

akuntabilitas

pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. akuntabilitas mempunyai dua dimensi:

  • dimensi vertikal: hubungan pemerintah dengan warganya, pejabat dengan atasanya
  • dimensi horisontal: pertanggungjawaban pemegang jabatan publik pada lembaga yang setara. misalnya, Gubernur dengan DPRD tingkat I, Bupati dengan DPRD tingkat II, Presiden dengan DPR pusat

visi strategis

berupa pandangan pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. kebijakan yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh tahun atau dua puluh tahun kedepan.

demikianlah artikel tentang prinsip prinsip good governance, terimakasih saya sampaikan kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan. dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyajian artikel ini.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *