Prosedur Perubahan UUD 1945

Diposting pada

serba-makalah pada kesempatan kali ini akan menyajikan:

Prosedur Perubahan UUD 1945

sebelum mengetahui bagaimana Prosedur Perubahan UUD 1945, perlu kita ketahui apa itu istilah perubahan:

  1. penggantian UUD dari yang lama menjadi yang baru.
  2. perubahan atau Amandemend UUD, yang lama diubah beberapa pasal. atau perubahan diartikan “penambahan” pasal pasal baru.

menurut Strong cara perubahan konstitusi, adalah:

  1. oleh lembaga perwakilan rakyat dengan pembatasan tertentu.
  2. oleh rakyat dengan melalui refarandum.
  3. oleh mayoritas semua negara bagian dari suatu negara federal.
  4. oleh suatu kebiasaan yang istimewa

Prosedur Perubahan UUD 1945 mengikuti ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR mengenai tingkat-tingkat pembicaraan dalam membahas dan mengambil putusan terhadap materi sidang MPR. tingkat tingkat pembicaraan sebagaimana terantum dalam ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib adalah sebagai berikut:

Tingkat I

Pembahas oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan bahan yang masuk dan hasil dari pembahas tersebut merupakan rancangan putusan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.

Tingkat II

Pembahasan dalam Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

Tingkat III

Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. hasil pembahasan pada tingkat III ini merupakan rancangan putusan Majelis.

Tingkat IV

Pengambilan putusan dalam Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dengan kata akhir dari Fraksi-fraksi.

Prosedur Perubahan UUD 1945 di Indonesia perlu dibedakan antara sebelum amandemend UUD 1945 dan setelah amandemend UUD 1945, berikut uraiannya:

Sebelum peruahan Pasal 37 UUD 1945

  • 2/3 jumlah anggota MPR hadir.
  • 2/3 jumlah yang hadir sepakat/setuju perubahan.
  • Majelis Perubahan UUD.

Setelah perubahan Pasal 37 UUD 1945

  1. Usul perubahan Pasal-pasal UUD dapat diagendakan pada sidang MPR diajukan oleh sekurang kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
  2. Setiap usul perubahan Pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan bagian yang akan diusulkan untuk diubah disertai alasannya.
  3. Untuk mengubah Pasal-pasal perubahan UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
  4. Putusan untuk mengubah Pasal-pasal perubahan UUD dengan persetujuan sekurang kurangnya 50% + 1 anggota MPR.
  5. Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

demikianlah Prosedur Perubahan UUD 1945, semoga bermanfaat. Sekian dan terimakasih.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *