Ruang Lingkup BMT

Diposting pada
Ruang Lingkup BMT

Pada kesempatan kali ini serba makalah akan menyajikan ruang lingkup BMT. Apa saja ruang lingkup dalam BMT. Berikut penjelasannya.

Pengertian BMT

Pengertian BMT bisa dilihat dan kata baitul maal dan baitul tamwiil, yaitu:

  • Baitut Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil adalah Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
  • Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

ruang lingkup BMT

Pengertian BMT diatas menegaskan bahwa BMT mempunyai dua jenis kegiatan, yaitu baitul tamwil dan baitul maal. Baitul Tamwil mengembangkan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha kecil-menengah dengan mendorong kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkannya kepada para pengusaha kecil-menengah.Sementara baitul maal menghimpun titipan dana zakat, infaq, dan shadaqoh, serta menjalankannya yang sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Peran BMT

Peran BMT di Indonesia dalam memperdayakan kalangan ekonomi mikro cukup signifikan. Walaupun Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan ekonomi mikro. Karena hal ini disebabkan pihak Bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro.

Tujuan BMT

Tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

  1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam progam pengentasan kemiskinan.
  2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
  3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari’ah.
  4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
  5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
  6. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang system dan pola perekonomian Islam.
  7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
  8. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonominasional.

BMT dalam melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan mempunyai beberapa jenis usaha sebagai berikut:

  1. Simpanan mudharabah biasa
  2. Simpanan mudharabah haji
  3. Simpanan mudharabah umrah
  4. Simpanan mudharabah qurban
  5. Simpanan mudharabah idul fitri
  6. Simpanan mudharabah walimahan
  7. Simpanan mudharabah aqiqah
  8. Simpanan mudharabah perumahan

Sedangkan BMT dalam usaha menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pembiayaan mempunyai beberapa jenis usaha sebagai berikut:

  1. Pembiayaan sewa barang (Al-Ijaroh)
  2. Pembiayaan modal kerja (Murabahah)
  3. Pembiayaan bagi hasil (Mudharabah)
  4. Pembiayaan kerjasama (Musyarakah)
  5. Pembiayaan investasi (Bai bi tsaman Ajil)
  6. Pembiayaan kebijakan (Qhardul Hasan)

Terkait mengenai bentuk badan hukum bagi BMT, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengaturnya. Namun demikian para praktisi hukum dan BMT berpendapat telah ada landasan hukum yang menentukan koprasi sebagai bentuk badan hukum BMT. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negara Rebuplik Indonesia Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bamngda), tanggal 14 april 1997 Nomor 538/pkk/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syari’ah. Kejelasan tentang bentuk badan hukum suatu lembaga di anggap penting karena berkaitan dengan pengakuan kualitas dan identitas menurut hukum positif di dalam suatu Negara.

Lembaga keuangan dalam arti luas sebagai perantara dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (Surplus of fund) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of fund) sehingga peranan yang sebenarnya sebagai perantara keuangan masyarakat. Dan pengertian yang luas ini, maka lembaga keuangan dengan sendirinya mempunyai perbedaan, fungsi, dan kelembagaannya.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagi usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koprasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan din agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip koperasi.

Demikianlah ruang lingkup BMT yang dapat serba makalah sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terimakasih banyak, dan mohon maaf.

Materi ruang lingkup BMT bersumber dari:

Ahmad Syaiful Anam, “Implementasi Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah”, Jurnal, (studi Kasus di BMT kota Semarang)

Neni Sri Imaniyati, Aspek-aspek Hukum BMT, (Bandung:Citra Aditya bakti, 2010)

Redaksi Sinar Grafika, Penjelasan Atas Undang-Undang republik Indonesiia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian, (Jakarta: Sinar Grafika)

Referensi lainnya tentang BMT ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *